Bisnis, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Klaim Satgas 115 Berhasil Pangkas Pencurian Ikan  

Menurut Susi, jika ketahuan, kata Susi, perusahaan tersebut bisa dilaporkan ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti soal perpajakannya. Bahkan surat izin penangkapan ikan perusahaan tersebut juga bisa dicabut.

Susi Pudjiastuti Ungkap Modus-modus Baru Illegal Fishing

Deputi bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan dilihat dari hukum internasional kawasan laut lepas diatur pula oleh instrumen internasional. Sehingga seharusnya semua negara bisa melakukan law enforcement di laut lepas.

Soal transhipment ilegal di laut lepas, Havas melihat semua negara punya hak melakukan penangkapan. Masalah yang muncul adalah siapa yang mau mengeluarkan cost lebih untuk melakukannya. "Bukan berarti tidak aturannya (yang membolehkan), aturannya clear," ucapnya.

Menurut Havas, transhipment di perairan Pasifik lebih sedikit, karena banyak kapal perang Amerika Serikat di sana, coast guard Amerika Serikat, coast guard Jepang. Tapi di Samudera Hindia kondisinya memang tak banyak patroli kapal militer termasuk dari negara asing.

Havas melihat kerja sama internasional seperti di Indian Ocean Rim Association atau IORA, ada pembahasan soal illegal fishing dan maritime security. Ketika ia ikut pertemuan soal maritime security, ada masalah cost di negara-negara anggota IORA. "Karena anggota IORA misalnya Yaman, masa punya uang untuk patroli laut lepas."

DIKO OKTARA