Nasional, Jakarta - Terdakwa pemberi keterangan palsu dalam perkara korupsi proyek e-KTP, Miryam S. Haryani, mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Panitia Khusus Hak Angket KPK. Permohonan ini dilayangkan karena KPK dianggap menyalahi prosedur dalam memproses perkara yang menjerat politikus Hanura itu.

"Mengenai ditekan anggota Dewan atau DPO status ibu (Miryam), kami sudah buat permohonan perlindungan hukum ke Pansus. Mungkin pagi ini sudah sampai surat saya," kata kuasa hukum Miryam S. Haryani Anggap Dakwaan Jaksa Tak Cermat

Aga mengatakan pihaknya ingin menjelaskan fakta yang terjadi saat proses penyitaan aset yang dilakukan KPK. "Saat penggeledahan, saat penetapan DPO, nanti anda bisa lihat. Kami ingin biar tahu dulu, di sidang kami buka," ujar dia.

Miryam didakwa sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi proyek e-KTP. Ia didakwa melanggar Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan jaksa, Miryam disebut memberi keterangan palsu dengan mengatakan telah ditekan penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan terkait kasus e-KTP. Saat itu, Miryam berstatus sebagai saksi terdakwa Irman dan Sugiharto.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan palsu, Miryam sempat absen dalam pemeriksaan di KPK dengan berbagai alasan. Pada pemanggilan ketiga, KPK pun mencari mantan anggota Komisi II DPR itu di rumahnya. Namun saat itu penyidik tak menemukan Miryam.

Penyidik KPK lantas menetapkan Miryam S Haryani sebagai buron. Beberapa hari kemudian, Miryam tertangkap di hotel Kemang bersama seorang wanita.

MAYA AYU PUSPITASARI